Bahlil dan Maruarar Godok Perumahan Berbasis Jargas dan PLTS di Kawasan Industri

Penulis: Pandu Wibisono  •  Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:50:31 WIB
Menteri Bahlil Lahadalia dan Menteri Maruarar Sirait membahas konsep perumahan berbasis jargas dan PLTS di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

MALUKU — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membahas konsep perumahan berbasis jaringan gas (jargas) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sejumlah kawasan industri. Pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/10/2026), menyiapkan sejumlah kawasan sebagai percontohan awal. Rencana ini menyasar hunian di Maluku Utara, Kabupaten Tangerang, hingga Kabupaten Bekasi.

Pertemuan tahap awal itu mematangkan rencana serta konsep pembangunan perumahan masa depan. Bahlil menyebut diskusi berjalan produktif dan menyentuh sejumlah kawasan yang akan dikembangkan Kementerian PKP.

"Tadi kita membahas tentang konsep pembangunan perumahan yang akan memakai jaringan gas dan listrik yang berbasis PLTS di beberapa kawasan yang akan dikembangkan oleh Pak Menteri Perumahan, Pak Maruarar Sirait, dan pertemuannya berakhir dengan baik, produktif, dan paten," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Bahlil tidak merinci berapa kawasan yang masuk dalam kajian awal maupun besaran anggaran yang disiapkan. Pembahasan masih sebatas kerangka konsep sebelum masuk tahap penyusunan aturan teknis.

Maruarar: Langkah Awal Menuju Percontohan

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai pembahasan konsep hunian berbasis jargas dan PLTS sebagai langkah awal yang positif agar arah pembangunan perumahan lebih jelas. Menurut dia, kajian dan aturan teknis akan disiapkan sebelum proyek berjalan di lokasi percontohan.

"Jadi ini mudah-mudahan suatu lompatan yang besar yang akan disiapkan nanti kajiannya, aturannya di beberapa tempat yang akan menjadi percontohan," ungkap Maruarar.

Ia menambahkan, pembangunan hunian di sekitar kawasan industri seperti Maluku Utara, Kabupaten Tangerang, hingga Kabupaten Bekasi akan disusun sesuai rencana strategis tersebut.

"Jadi kita memerlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan-percepatan soal perumahan ini," ujarnya.

PGN Sudah Layani 821.000 Sambungan Rumah

Rencana jargas di perumahan sebenarnya bukan hal baru bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Subholding Gas Pertamina itu telah melayani lebih dari 821.000 Sambungan Rumah (SR) dan berpengalaman membangun lebih dari 19.000 kilometer jaringan pipa gas.

Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham menegaskan, PGN berkomitmen menghadirkan energi yang lebih bersih, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kami terus bergerak maju agar masyarakat mendapatkan akses energi yang berkelanjutan. Jargas adalah bentuk konkret melayani sepenuh hati dalam menghadirkan energi lebih bersih, aman, dan terjangkau untuk masyarakat," kata Aldiansyah.

Pembangunan jargas secara masif juga ditujukan untuk menahan laju pertumbuhan impor energi pemerintah. Langkah ini diharapkan memperbaiki defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit) di sektor migas.

Skema Kemitraan dengan Developer

Untuk mengejar target perluasan, PGN membuka peluang kolaborasi dengan instansi pemerintah, pengembang perumahan (developer), hingga sektor swasta lewat skema kemitraan yang saling menguntungkan. Strategi menggandeng pengembang real estate dinilai mempercepat penetrasi jargas ke rumah tangga baru.

Aldiansyah mengakui tantangan pembangunan infrastruktur energi memerlukan sinergi lintas sektor. Karena itu, kolaborasi strategis terus dikedepankan demi menggenjot percepatan pengembangan jargas nasional.

Bagi calon penghuni, kombinasi jargas dan PLTS menjanjikan biaya energi harian yang lebih murah dibanding tabung gas melon dan listrik konvensional. Namun besaran penghematan baru bisa dihitung setelah kajian teknis dan aturan tarif rampung.

Jika terealisasi, proyek percontohan di Maluku Utara, Tangerang, dan Bekasi bisa menjadi cetak biru perumahan rendah emisi di kawasan industri lain. Pemerintah menargetkan konsep ini menjadi standar baru pembangunan hunian, meski jadwal pelaksanaan belum diumumkan.

Reporter: Pandu Wibisono
Sumber: liputan6.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top