AMBON — Sadali Ie menyebut mahasiswa memiliki kapasitas intelektual dan semangat kritis yang dibutuhkan untuk mendekatkan pemerintah pada persoalan riil di tengah masyarakat. Ia menekankan posisi mahasiswa tidak hanya sebagai pengawas kebijakan, tetapi juga penghubung antara warga dan eksekutif.
"Pada satu sisi, mahasiswa menjadi kaki tangan masyarakat, dan pada sisi yang lain, mahasiswa akan menjadi rekan pemerintah dalam upaya menyukseskan berbagai program pemerintah," ujar Sadali di Amon, Minggu.
Kritik yang Membangun, Bukan Menjatuhkan
Sadali mengingatkan bahwa perkembangan zaman menuntut mahasiswa beradaptasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah harus selalu dibarengi tawaran solusi yang aplikatif, bukan sekadar penolakan tanpa arah.
"Jadilah pribadi yang cerdas tanpa paksaan dan kritis tanpa menjatuhkan. Mahasiswa harus mampu memberikan kritik yang membangun, sekaligus menawarkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," katanya.
Dalam konteks Maluku, ia berharap peran ini diwujudkan melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung. Pemerintah provinsi, lanjutnya, terbuka untuk berkolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan seperti IMM.
IMM Diminta Hadirkan Gerakan Konstruktif
Kepada kader IMM, Sadali menitipkan pesan agar nilai-nilai keislaman yang menjadi basis organisasi diterjemahkan dalam gerakan yang inklusif dan damai. Ia menilai organisasi kemahasiswaan perlu menyusun program kerja yang realistis dan inovatif.
"IMM harus mampu menghadirkan gerakan mahasiswa yang konstruktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tingkatkan kualitas dan kapasitas diri agar mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan di Maluku," ujarnya.
Sadali juga mengingatkan agar peningkatan kapasitas intelektual berjalan seiring dengan penguatan moral dan keagamaan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga relevansi gerakan mahasiswa di tengah dinamika sosial yang cepat berubah.
