AMBON — Rapat di lantai II Kantor Gubernur Maluku itu mempertemukan tiga pihak sekaligus: Pemprov Maluku, PT Kamboti Hasil Tani Maluku, dan PT Kemitraan Bhinneka Solusi yang berkedudukan di Jakarta. Lewerissa menilai investasi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa, terutama di Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.
Seram Opportunity diinisiasi PT Kamboti Hasil Tani Maluku yang dipimpin Direktur Samson R. Atapary. Jajaran Dewan Komisaris perusahaan itu terdiri dari Mansur Tuharea, Arobi Kelian, dan Manik.
Skema Kemitraan: Lahan Petani Tidak Dibeli Perusahaan
Salah satu prinsip utama program ini adalah membangun kemitraan langsung dengan petani pemilik tanah. Dalam skema yang dirancang, perusahaan tidak membeli lahan masyarakat.
Hak kepemilikan atas tanah adat, tanah marga, maupun tanah individu tetap dipertahankan. Pendekatan ini membedakan Seram Opportunity dari pola investasi perkebunan yang kerap memindahkan kepemilikan lahan dari warga ke korporasi.
Hilirisasi Komoditas Perkebunan Jadi Fokus Utama
Program ini diarahkan untuk memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan di Pulau Seram. Artinya, komoditas tidak dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah lebih dulu untuk menambah nilai.
Peningkatan pendapatan petani menjadi sasaran langsung dari skema tersebut. Pemprov Maluku menilai pendekatan berbasis desa ini sejalan dengan kebutuhan ekonomi wilayah kepulauan.
Target 20 Ribu Lapangan Kerja untuk Warga Lokal
Serapan tenaga kerja menjadi salah satu tolok ukur yang dipasang dalam investasi ini. Targetnya, 20 ribu lapangan kerja terbuka bagi masyarakat lokal di tiga kabupaten Pulau Seram.
Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur merupakan wilayah dengan basis pertanian dan perkebunan yang kuat. Kehadiran investasi skala besar di sektor itu berpotensi mengubah struktur ekonomi desa-desa di sekitarnya.
Apa Langkah Selanjutnya?
Dukungan Pemprov Maluku menjadi pintu awal bagi realisasi investasi Seram Opportunity. Tahap berikutnya bergantung pada kesiapan skema kemitraan dengan petani pemilik tanah di ketiga kabupaten tersebut.
Pemerintah provinsi belum merinci jadwal pelaksanaan maupun besaran investasi yang disepakati dalam rapat tersebut.
